Meningkatnya publik yang menginginkan syariah Islam dijadikan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang ditunjukkan dalam survei, harus dinilai sebagai sesuatu yang sangat positif.

“Memang kesadaran masyarakat untuk kembali kepada syariah Islam semakin meningkat. Survei ini bukan survei yang pertama kali, ini tentunya harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat positif,” ungkap pengamat politik dunia Islam Farid Wadjdi dalam wawancara live dengan Radio Dakta 107 FM pada segmen Sorotan Dunia Islam, Rabu (18/7/2018) pagi.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan sehingga harus dinilai demikian. Pertama, karena syariah Islam itu berasal dari Allah SWT. “Artinya, kalau umat Islam menjalankan ini pasti akan memberikan kebaikan kepada umat Islam termasuk kepada negeri ini,” bebernya.

Kedua, hasil survei ini seharusnya dipahami secara wajar bahwa syariah Islam sebagai solusi. “Jangan dianggap sebagai monster yang seolah-olah akan menghancurkan negeri ini,” tegasnya.

Farid juga menyatakan kapitalisme sekarang ini mengalami goncangan yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi juga dalam skala internasional. Sementara di Indonesia, kapitalisme telah gagal memakmurkan masyarakat, di sisi lain kekayaan alam Indonesia telah dirampok oleh perusahaan-perusahaan asing karena prinsip-prinsip kapitalisme.

“Jadi ini harus dipahami secara wajar, secara normal dan secara positif,” pungkasnya.

Sebelumnya survei yang dihelat LSI Denny JA menemukan bahwa publik yang pro terhadap NKRI Syariah mengalami peningkatan. LSI Denny JA menemukan, peningkatan tersebut terjadi sejak tahun 2005 hingga tahun 2018.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menyebutkan, persentase publik yang pro terhadap NKRI Syariah mencapai 4,6 persen pada tahun 2005. Kemudian, angka tersebut naik menjadi 7,3 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2015, angkanya kembali naik menjadi 9,8 persen. Hingga akhirnya pada tahun 2018 naik menjadi 13,2 persen. Dengan demikian, kata Ardian, dalam kurun waktu 13 tahun, ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI bersyariah sebesar 9 persen.

Ardian menjelaskan, yang dimaksud dengan pro NKRI Syariah adalah publik yang menginginkan nilai-nilai agama masuk ke dalam pemerintah. Secara sederhana, publik ini menginginkan Indonesia berdasarkan agama. “Jadi agama mengatur banyak hal dalam kehidupan publik, masuk dalam pemerintahan. Sejauh ini (maksudnya adalah) negara Islam,” ujar Ardian seperti dilansir kompas.com, Selasa (17/7).[] Joko Prasetyo



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan bahwa narasi radikalisme di Indonesia merupakan proposal Amerika Serikat di akhir pemerintahan Presiden George Bush yang dibawa ke Indonesia, yakni War on Teror.

“Di sana sudah enggak laku, sudah ditelanjangi itu kelakuan FBI. Salah satunya ada di temuan Washington Post,” ujarnya dalam diskusi ‘Radikalisme di Kampus: Fakta atau Propaganda?’ di Gedung Juang 45, Jakarta, Rabu (25/07).

Fahri mengatakan, narasi itu merupakan proyek Amerika untuk memeras dunia atau cara making money. “Begini, Amerika kan polisi dunia, kalau dunia aman biaya pengamanan tidak ada. Jadi dibikin kacau biar biaya pengamanan datang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, hal itu juga disebut dengan terror factory, dimana negara menciptakan masalah supaya bisa memakai uang APBN, dan terus begitu supaya rakyat diperas.

“Kita ini dijebak dengan terror factory,” ucapnya.

Sayangnya, di Indonesia, terang Fahri, ketika narasi-narasi radikalisme ini dikeluarkan, sekaligus mengkriminalisasi kata “syariat”, “khilafah”, “jihad”, “jamaah”, dan sebagainya. Interpretasinya dibuat sempit.

“Padahal sebelum ada republik ini, itu adalah kata-kata yang menyelamatkan Indonesia, dulu ketika mengusir penjajah tidak menggunakan SK presiden, mana ada orang mau jihad pakai Keppres,” jelasnya.

Menurut Fahri, narasi-narasi itu tidak saja hendak menyudutkan Islam tapi juga karena tidak mengerti sejarah bangsa Indonesia. (hi)


Gerakan Perlawanan Islam Palestina “Hamas” menyatakan serangan udara penjajah Zionis ke utara Jalur Gaza merupakan upaya putus asa dan gagal yang dilakukan penjajah Israel untuk mencagah partisipasi rakyat Palestina dalam pawai kepulangan akbar dan pembebasan blokade pada 14 Mei besok.

Jurubicara Hamas Hazim Qasim menegaskan bahwa aksi balasan atas serangan ini akan dilakukan rakyat dengan aksi massa besar pada hari Senin (14/05), yang menuntut hak-hak yang sah kepulangan rakyat Palestina dengan pawai damai.

Sebelumnya, pesawat-pesawat penjajah Zionis telah menembakkan tidak kurang dari 12 rudal ke lahan pertanian di Bethanun, wilayah utara Jalur Gaza.

Serangan ini dimulai dengan peluncuran dua buah rudal dari pesawat tanpa awak yang disusul tidak kurang 10 rudal ditembakkan dari pesawat tempur ke lahan pertanian dekat sekolah pertanian di Bethanun. Serangan ini menyebabkan sejumlah kerusakan, namun tidak ada korban jiwa.

Selanjutnya, jurubicara militer penjajah Zionis mengklaim bahwa serangan udara ini menarget sebuah terowongan perlawanan di daerah tersebut. (pip)
Powered by Blogger.